SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM DI ASIA SELATAN

SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

DI ASIA SELATAN

D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

1.      NUR CAHAYA SIMAMORA                     1410300054

2.      HALIMAH TUSSAKDIYAH                                   14103000

DOSEN PENGAMPU

AGUSTINA DAMANIK, S.Sos, M.Ag

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmad dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis beserta bisa menyusun makalah ini dengan judul ” Sistem Ketatanegaraan Islam di Asia Selatan”.

 Sholawat dan salam kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin sejati, suri tauladan yang baik bagi semua umat, yang telah membawa kita ke zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulis berharap makalah ini bisa bermanfaat serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak yang tertarik dan ingin mengetahui tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Makalah ini juga diharapkan bisa menjadi penambah literatur (daftar bacaan) khususnya bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan makalah ini.

Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua, bersama ini penulis mempersembahkan makalah dengan judul ” Sistem Ketatanegaraan Islam di Asia Selatan” kehadapan para pembaca

                                                          Padangsidimpuan,    Nopember 2016

                                                                      Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................   i

DAFTAR ISI...............................................................................................   ii

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................   1

A.    Latar Belakang ................................................................................   1

BAB II PEMBAHASAN............................................................................   2

A.    India................................................................................................   2

B.     Pakistan...........................................................................................   5

C.     Maladewa........................................................................................   8

BAB III PENUTUP....................................................................................   11

A.    Kesimpulan......................................................................................   11

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Asia Selatan merupakan sebuah wilayah yang di tempati oleh negara yang sering mengalami konflik yang berkepanjangan baik konflik dalam bidang politik sampai kepada konflik akibat campur tangan negara lain, Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Asia Selatan telah secara serius sering diganggu konflik intra-negara. Wilayah ini satu dari yang paling berbeda secara etnis, kultural, dan linguistik, maupun yang paling banyak penduduknya, di dunia. Namun, wilayah itu juga merupakan tuan rumah bagi permusuhan etnis yang rusak secara mendalam, kekerasan komunal, dan banyak peperangan, baik inter dan intra-negara. Beberapa konflik tersebut, seperti di Kashmir dan Sri Lanka, didokumentasikan dengan baik, sementara banyak yang lain menerima perhatian yang minimal.

Problematika yang terjadi di kawasan tersebut merupakan problem keamanan dan konflik penting, dan pada pendekatan dan metodologi yang diadopsi studi ini. Bagian 2 melaporkan status sekarang tentang konflik internal di wilayah tersebut, dan berusaha mengidentifikasi pola yang luas dan tema yang mungkin memberikan wawasan ke dalam kemungkinan untuk manajemen konflik. Bagian tersebut juga mendiskusikan pengaruh konflik internal kepada komunitas yang secara langsung dipengaruhi dan masyarakat yang lebih luas. Bagian 3 menggariskan sebuah kerangka-kerja konseptual untuk analisis tentang konflik. Kerangka-kerja tersebut berdasarkan pada pemahaman tentang konflik sebagai sebuah kegagalan institusi yang ada dan sebuah identifikasi yang jelas tentang pihak-pihak utama yang menantang. Bagian 4 mendiskusikan bagaimana kerangka-kerja konseptual diuraikan pada bagian 3 itu mungkin digunakan untuk tujuan manajemen konflik. Bagian tersebut menawarkan mekanisme Komisi Perdamaian sebagai sebuah instrumen manajemen konflik di Asia Selatan, lalu mendiskusikan wacana dalam rancangan mereka dan mengusulkan bagaimana Komisi demikian dapat didirikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    India

a.       Bendera

Bendera India diadopsi oleh Majelis Konstitusi India pada tanggal 22 Juli 1947, 24 hari sebelum hari kemerdekaan India dari Britania Raya. Di India, istilah "triwarna" (Tirangā – तिरंगा) hampir selalu menunjuk pada bendera India. Bendera ini merupakan bendera triwarna horisontal: saffron, putih, dan hijau dengan sebuah Ashoka Chakra bewarna biru di tengah-tengah garis putih.[1]

b.      Bahasa

Bahasa resmi yang digunakan di India adalah Bahasa Hindi dan Inggris.Bahasa utama India dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Bahasa di India utara, barat, dan timur berasal dari bahasa Sansekerta kuno, bahasa Indo-Eropa dan bahasa suci agama Hindu. Bahasa-bahasa itu meliputi Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kashmir, Marathi, Oriya, Punjabi, Sindhi, Urdu, dan Hindustan. Bahasa selatan -Kannada, Malayalam, Tamil, dan Telugu- adalah anggota keluarga bahasa Dravida. Tapi bahasa-bahasa itu telah dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta. Bahasa Kashmir dan Urdu juga mengandung banyak kosakata dari bahasa Arab dan Persia.[2]

Bahasa Hindi, bahasa nasional, dituturkan oleh sekitar 40 persen dari populasi. Orang India yang paling terdidik berbahasa Inggris, sebagaimana bahasa Hindi dan bahasa daerah mereka. Anak-anak India diajarkan bahasa daerah mereka dan bahasa Hindi di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kemudian mereka juga dapat belajar bahasa Inggris, Sansekerta, atau Persia.

c.       Islam Di India

Posisi muslim yang bertahan sebagai warga India sangatlah berbeda. Di bawah kepemimpinan Abul Kalam Azad dan Jami’at al-Ulama’-i Hindi, Muslim India menerima sebuah nasionalitas ganda: identitas sebagai warga Muslim dan sekaligus sebagai warga India. Meskipun demikian, problem mengenai kedudukan mereka di India sangat menonjol. Selain bekerja sama dengan partai kongres dan promosi muslim India ke dalam beberapa posisi nasional yang penting, muslim India juga memandang diri mereka sebagai pihak minoritas yang selalu dimusuhi. Posisi muslim India menjadi defensif, oleh sebab itu mereka mencari perlindungan kepentingan kultural dan politik mereka, termasuk perlindungan atas hukum keluarga muslim, penggunaan bahasa Urdu, pekerjaan khusus dan beberapa kesempatan ekonomi lainnya, dan perwakilan yang proporsional di lembaga legislatif, dan birokrasi pemerintahan.[3]

Dalam posisi mereka dimusuhi, secara keagamaan dan sosial pihak muslim India mempertahankan sikap konservatif mereka. Pembentukan muslim di India dapatlah dipahami dari sisi kompleksitas warisal negara Mughal yang legitimasinya dibangun berdasarkan term Islam, kosmopolitan, dan term bangsa India, dan kompleksitas warisan keagamaan muslim yang sangat berpengaruh baik ketika masa kemerdekaan maupun ketika masa perpecahan. Struktur masyarakat Mughal yang pluralistik memungkinkan berkembangnya sebagai alternatif identitas muslim yang diwujudkan dalam term kesukuan, kasta, pekerjaan atau term etnis.[4]

Peradaban islam di India tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dinasti mughal. Kerajaan mughal didirikan oleh zahiruddin babur (1526-1530 M). penguasa mughal setelah babur adalah nasyiruddin humayan (1530-1540 dan 1555-15   M). putranya sendiri. Sepanjang pemerintaqhan kondisi Negara tidak tidak stabil, banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Dalam pertempuran ini humayan kalah dan melarikan diri ke qandahar dan Persia. Atas bantuan raja Persia humayan dapat kembali merebut mughal.

Kekuasaaan humayan dilanjutkan oleh anaknya, Akbar Khan. Gelarnya Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Sewaktu naik tahta berumur 15 tahun memerintah India selama 50 tahun (1556-1605 M). Karena Usia masih muda, pemerintahan diserahkan kepada Bairam Khan. Masa pemerintahan Akbar penuh dengan ekspansi, sehingga wilayh dinastiMughal semakin luas.daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Chundar, Ghand, Khasmir, Chitar, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilganj, Ahmad Nagar dan Ashgar.[5] Periode ini merupakan puncak kejayaan kerajaan Mughal. Hal ini didukung oleh stabilitas dan kemajuan pemerintahan. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Sedang bidang agama akbar menciptakan din-illahi, tujuannya untuk kepentingan stabilitas politik. Penguasa mughal ke-3 adalah jahangir, kurang lebih 23 tahun. Pemerintahan ini diwarnai pemberontakan dari istana oleh kurram akan tetapi didamaikan, kurram menggantikan jahangir menjadi penguasa dan dia memerintah selam 30 tahun banyak terjadi pemberontakan yang kerajaan mughal tidak berdaya dan lenyap dari India.

Kemajuan yang dicapai mughal pada islam di India diantaranya :

1.      Bidang politik dan militer. Bidang politik adalah toleransi universal. Bidang militer adalah adanya pasukan gajah, berkuda dan meriam

2.      Bidang ekonomi adalah memajukan pertanian dan industri tenun.

3.      Bidang seni adalah banyak bangunan yang bercorak warna-warni.

4.      Bidang ilmu pengetahuan adalah pusat kegiatan kebudayaan dan hukum islam.

d.      Sistim Pemerintahan

Sistem pemerintahannya merupakan sistem pemerintahan parlementer, dengan Presiden sebagai Kepala Negara/simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh parlemen sedangkan Presiden diangkat melalui Pemilu.

Pembentukan sistem politik dan pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. Konstitusi India adalah Constitution of India yang merupakan konstitusi terpanjang di dunia dan memuat 395 pasal dan 8 lampiran.

B.     Pakistan

a.       Bendera

Bendera Pakistan dirancang oleh Ameer-ud-Din Khidwai dan diresmikan saat Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Bagian hijau melambangkan rakyat yang beragama Islam dan putih melambangkan kaum minoritas bukan Islam. Bulan sabit melambangkan kemajuan dan bintang melambangkan cahaya dan ilmu.[6]

Sebutan rakyat setempat untuk bendera ini adalah subz hilali parcham (Urdu) untuk "bendera hijau dan bulan sabit".

b.      Bahasa

Perdana Menteri (PM) Pakistan, Nawaz Sharif, akan menghadapi kecaman serius menyusul kebijakannya yang mengganti bahasa resmi Pakistan dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa Urdu. Wacana pergantian bahasa resmi Pakistan sudah berlangsung dalam 15 tahun terakhir. Barisan garis keras nasional Pakistan memuji langkah berani Sharif ini. Mereka menyatakan Bahasa Urdu merupakan bahasa asli Pakistan dan wajib dilestarikan.

"Pakistan merdeka 68 tahun silam dan kami masih belum memiliki bahasa resmi sebagai identitas nasional. Namun pada akhirnya perdana menteri membuat keputusan yang sangat bijak," jelas Haleem Asghar seorang guru Bahasa Urdu di Islamabad. Ia menambahkan Pakistan sudah tidak bisa lagi memakai warisan kolonial.

c.       Islam di Pakistan

Pakistan merupakan sebuah negara yang berada di anak Benua India di sebelah selatan benua Asia. Dalam perjalanan sejarahnya, negeri ini pernah mengalami sejumlah kudeta militer dan juga kekacauan politik. Sejak kemerdekaannya telah berkuasa sejumlah pemimpin, diantaranya adalah Muhammad Ali Jinah, Khwajah Nizhamuddin, Ghulam Muhammad, Jenderal Yahya Khan, dan Fadlullah Chuodry. Pada masa Fadlullah, Dzulfikar Ali Bhutto diangkat sebagai Perdana Menteri.[7]

Pakistan terbentuk berdasarkan keyakinan kuat bahwasanya ummat muslim di India membutuhkan sebuah negara sendiri untuk mengamankan kelangsungan politik mereka dan kesempatan mengembangkan sebuah pola kehidupan muslim, tetapi semenjak pendirian negara tersebut, seruan terhadap Islam sendiri belum mampu mengatasi permasalahan mengenai bentuk konstitusi Islam yang harus dikembangkan.[8] Pakistan terdiri dari wilayah Sind, Baluchistan, propinsi perbatasan Barat Laut, dan sebagian wilayah Punjab dan Bengal terdiri dari masyarakat yang belum pernah membentuk sebuah bangsa dan mereka memiliki keragaman etnik dan bahasa, sebuah bangsa yang terdiri dari 80 juta penduduk yang tinggal di dua wilayah besar yang terpisah sekitar seribu mile oleh India.

Problem utama yang dihadapi Pakistan adalah menciptakan sebuah identitas nasional yang serasi dengan realitas perbatsan wilayah politik yang baru dan menciptakan sebuah rezim yang mantap dan diakui oleh penduduknya yang memiliki perbedaan etnis, ideologis, linguistik bahkan perbedaan agama yang sangat tajam.[9]

Banyak terjadi kekacauan di Pakistan selama muh ali jinnah menjadi presiden kurangnya tenaga alhi administrasi pemerintahan dan belum ada organisasi pemerintahan yang terbina. Setelah melalui perdebatan selama 9 tahun, badan konstituante menyusun konstitusi 1956 hasil kompromi antara kaum modernis dan tradisionalis.

Krisis terbesar yang diderita Pakistan sejak kemerdekaannya, diantaranya adalah pertikaian dan peperangan melawan India dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Dalam sejarahnya, telah terjadi 3 kali perang antara dua negeri ini, yakni pada tahun 1949 M, 1965 M, dan 1997 M. Dua negeri ini mempunyai senjata nuklir. Sehingga pertikaian di antara mereka mengancam dunia seluruhnya. Pada tahun 1420 H/1999 M berkobar peperangan sengit diantara kedua kelompok ini di Kashmir yang mengakibatkan ratusan orang terbunuh disana.

d.      Sistem Pemerintahan

Pakistan merupakan negara federal dengan sistem parlemen yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal. Dengan penduduk lebih dari 170 juta orang, Pakistan menjadi salah satu negara terpadat di dunia dan memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia.[10] Pakistan juga merupakan negara yang memiliki multi-etnis dan memiliki variasi dari segi geografis. Pada masa setelah kemerdekaan, Pakistan mengalami ketidakstabilan dalam pemerintah dan konflik yang terus terjadi dengan negara tetangga terdekatnya, India. Negara ini memiliki berbagai tantangan dan masalah, seperti kemiskinan, buta aksara, korupsi serta serangan teroris.

C.    Maladewa

a.       Bahasa Maladewa

Bendera Maladewa diadopsi pada tanggal 25 Juli 1965. Bendera ini berlatar belakang merah dengan sebuah bendera yang lebih kecil bewarna hijau di tengah-tengah dan sebuah bulan sabit putih di tengah-tengahnya.[11]

b.      Bahasa Resmi

Masyarakat Maladewa memiliki sebutan Maldivian. Dari pendataan penduduk di Maladewa, diperkirakan jumlahnya telah melebihi 338.442 jiwa. Dalam kesehariannya penduduk menggunakan bahasa tradisional yang disebut Dhivehi. Kata Dhivehi terdiri dari dua kata yakni Dhiv dan vehi yang mempunyai arti bahasa kepulauan. Menurut sejarahnya, bahasa tradisional ini merupakan warisan dari masyarakat keturunan Indo-Arya yang berasal dari daratan India. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Geiger mengatakan pada awal abad ke 20 perkembangan bahasa tradisional Maldives ini terkena pengaruh dari negara lain yakni Arab, Perancis, Persia, Portugis, dan Urdu. Maldivian menulis dengan huruf Divehi Hakuru, tetapi semenjak abad ke 16 mengalami perpaduan huruf Arab yang disebut Thaanaa.

c.       Islam di Maladewa

Dalam sejarahnya, Islam masuk ke sana lewat jalur perdagangan dan dakwah, juga melalui kontak pribadi dengan orang-orang Arab. Pada masa dahulu Maladewa mengikuti kepulauan Srilangka. Seorang dai Islam bernama Syaikh Hafizh bin Barakat yang berasal dari Maroko berhasil mengajak raja negeri ini Ahmad Sanurazih masuk Islam pada tahun 548 H/1153 M. Kemudian diikuti oleh sebagian besar penduduknya.[12]

Pada tahun 744 H/ 1343 M seorang pengelana terkenal, Ibnu Batutah pernah menjadi hakim di negeri ini. portugis menguasai negeri ini pada tahun 931 H/1553 M. Kemudian wilayah ini tunduk  kepada orang-orang Malabar. Lalu dijajah oleh Inggris pada tahun 1305 H/1887 M, dan menggabungkannya ke dalam Srilangka. Maladewa memisahkan diri pada tahun 1385 H/1965 M. Ibrahim Muhammad kemudian menjadi perdana menterinya. Setelah itu, kedudukannya digantikan oleh Ma’mun Abdul Qayyum pada tahun 1398 H/1978 M yang terpilh sampai lima kali (1978-1983-1988-1993-1998 M). Kekuasaanya yang baru akan terus berjalan hingga tahun 2003 M/1423 H. Maladewa memperoleh kemerdekaan dari inggris pada tahun 1965.

Penduduk srilanka adalah buruh imigran yang dibawa oleh inggris dari India selatan. Kebanyakan keturuan pedagang arab dan islamisasi dilakukan dengan menikahi wanita pribumi komunitas muslim yang lain berasal dari Malaya.

d.      Sistem pemerintahan

Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol (suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna) di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan-barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Negara ini merupakan negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia.

 Tinggi rata-rata permukaan tanah di Maladewa adalah 1.5 meter di atas permukaan laut, hal ini menjadikannya negara dengan permukaan terendah di seluruh dunia. Puncak tertinggi Maladewa hanya 2.3 meter di atas permukaan laut sehingga negara ini juga dikenal sebagai negara yang memiliki puncak tertinggi paling rendah di dunia. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada dua sektor utama, yaitu pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik ± 700.000 turis setiap tahunnya. Penangkapan dan pengolahan ikan menjadikan Maladewa salah satu ekportir ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Islam diperkenalkan di Asia Selatan dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang yang diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan keagamaan yang terorganisir secara mapan. Negara-negara yang termasuk Asia Selatan biasanya secara budaya terpengaruh dengan budaya India dan sering pula daerah ini disebut anak benua India atau Hindia.Sementara itu peradaban di India diwarnai dengan sistem kasta,Hinduisme Brahmanik dan keyakinan Budha, dan diwarnai dengan dominasi elite Rajput dan elite politik Hindu lainnya. Pasa masa silam di India terdapat beberapa Imperium besar, tetapi menjelang invasi Muslim India terpecah-pecah menjadi sejumlah pemerintahan lokal. Penaklukkan Muslim melahirkan sebuah elite baru dan sebuah tingkat integrasi politik, dan menandai awal proses berkembangnya sebuah peradaban Muslim yang khas. Kultur negara dan elite politik menjadi model percampuran antara konsep-konsep universal Muslim dan simbol-simbol kenegaraan, pencapaian artistik kosmopolitan seperti seni arsitektur dan seni lukisan, dan beberapa motif regional.

Orientasi komunal keagamaan Muslim mencakup seluruh varietas utama Islam, scholatisisme ulama‟, sintesa Sufi-Syari‟ah, pemujaan tempat keramat, dan Islam reformis. Masyarakat India juga dikenal dengan masyarakat keagamaan yang pluralistik menghilangkan model birokrasi dan kontrol kenegaraan. Kualitas kultur yang khas dalam peradaban Islam-India, dan kecenderungan otonomi dan pluralitas keagamaanmenjadikannya sebuah varian yang khas dari pola Islam Universal.

Jadi dapat dikatakan kultur Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah India itu sendiri, karena Islam India nyatanya telah beritegrasi menjadi sebuah peradaban yang akan tetap tertulis dalamsejarah yang tidak akan hilang sampai kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

Murodi. 2009. Sejarah Kebudayaan Islam. Semarang: PT. Karya Toha Putra

Lapidus, Ira.M. 1985. Sejarah Sosial Ummat Islam. Rajawali Pers

T. S. G, Mulya. 1952. India Sedjarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Donohue,John J. 1995. Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yatim, Badri. 2006. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Abid husein. Syed.1982.Gandhi sebuah otobiografi. Jakarta: Sinar harapan.

Nicholson. Michael.1994. Mahatma Gandhi. Jakarta: PT. Gramedia.

irsing, Robert G., 1994. India, Pakistan, and Kashmir Disputes on Regional Conflict and Its Solution. England, Mac Millan,

---

[1] Syed husein Abid.  Gandhi sebuah otobiografi. (Jakarta: Sinar harapan. 1982), hal. 87

[2] Michael Nicholson. Mahatma Gandhi. (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), hal. 35

[3] Ira.M.Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, (Rajawali Pers, 1985), bagian ketiga, hlm. 306.

[4] Ibid., hal.307.

[5] M. Mujib, The Indian Muslim, (London:George Press, 1967), hlm. 254

[6] Robert Girsing. India, Pakistan, and Kashmir Disputes on Regional Conflict and Its  Solution. (England, Mac Millan, 1994), hal. 102

[7] Murodi, Sejarah Kebudayaan Islam, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), cet.1, hal.240.

[8] Ira.M.Lapidus, Op. Cit. hal 305.

[9] Ira. M. Lapidus, Op.cit.,hlm.300

[10] "Muslim Population—Statistics About the Muslim Population of the World". About.com. Diakses tanggal 27 July 2009

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Maladewa, di Upload Tanggal 02 Desember 216, Pukul. 08. 30 Wb

[12] Murodi, Op.cit.,hlm. 243.